Submitted by meilia on
Pangkalpinang — Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rangka pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (18/6/2026) ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat tata kelola Dana BOSP di daerah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rita Aminah, mewakili Plt. Kepala Dinas Pendidikan, menyampaikan bahwa pengelolaan dana operasional sekolah, khususnya Dana BOS, memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
“Sebagaimana kita ketahui, pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui kegiatan ini, ia harapkan dapat diperoleh berbagai masukan dan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan Dana BOS pada tahun-tahun berikutnya, khususnya tahun 2026,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Jamal Abdullah, menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap praktik pengelolaan Dana BOSP yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, serta melihat keterlibatan Inspektorat, Badan Keuangan Daerah (Bakuda), dan Bappeda dalam mendukung tata kelola dana pendidikan di tingkat provinsi.
Menurutnya, penyaluran Dana BOSP telah dilakukan secara langsung kepada satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, pembinaan, monitoring, dan pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan dana dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.
“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu sasaran kegiatan ini karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB. Selain itu, Inspektorat juga memiliki peran penting dalam aspek pengawasan,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi, terdapat enam isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni tata kelola Dana BOSP, pembinaan, monitoring, pengawasan, pemanfaatan sistem dan data, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOSP, serta komitmen pimpinan daerah dalam mendukung pengelolaan dana pendidikan.
Jamal menambahkan, pihaknya juga ingin memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai pemanfaatan berbagai aplikasi dan sistem yang digunakan dalam pengelolaan Dana BOSP. Selain itu, tim juga menggali potensi inovasi daerah melalui pengembangan sistem pendukung yang dibangun secara mandiri guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipilih sebagai salah satu daerah sampel karena dinilai mewakili karakteristik wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur dalam kajian yang dilakukan. Kondisi geografis serta beban layanan pendidikan di daerah juga menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi sampling.
Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola Dana BOSP yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Plt. Kepala Bidang SMA, Kepala Sub Bagian Keuangan, Perwakilan staf Bagian Keuangan, Bidang SMK, dan Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
