Submitted by meilia on
PANGKALPINANG – Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Harun, mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menerima kunjungan kerja, silaturahmi, dan diskusi bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK beserta jajaran, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ustad H. Zuhri M. Syazali, di Pangkalpinang, Rabu (21/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi satuan pendidikan, membahas berbagai persoalan di bidang pendidikan, serta menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam sambutannya, Harun menyampaikan apresiasi atas perhatian dan upaya Ustad H. Zuhri M. Syazali dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan daerah, termasuk terkait kebijakan revitalisasi satuan pendidikan dan regulasi guru.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih menunggu kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), khususnya terkait penataan guru berstatus penuh waktu dan paruh waktu yang akan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
“Berdasarkan data yang telah disampaikan, jumlah guru PPPK full waktu 1124 orang, sedangkan guru PPPK paruh waktu hampir 147 orang. Apa pun kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, pada prinsipnya akan kami ikuti,” ujar Harun.
Selain persoalan status guru, Harun juga menjelaskan tantangan dalam proses mutasi dan penempatan guru melalui aplikasi Ruang Sumber Daya Manusia. Menurutnya, meskipun suatu sekolah sangat membutuhkan guru dengan kompetensi tertentu, proses pemindahan tetap harus mengikuti ketentuan dan hasil analisis beban kerja yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Apabila hasil analisis beban kerja tidak memenuhi persyaratan, sistem Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) dapat melakukan penguncian sehingga proses mutasi tidak dapat dilanjutkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan.
Harun berharap melalui pertemuan ini, para kepala sekolah dapat menyampaikan aspirasi dan kondisi nyata di sekolah masing-masing, terutama berkaitan dengan pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan.
Ia menambahkan, kebutuhan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki karakteristik yang berbeda. Pada jenjang SMK, kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan program keahlian, seperti teknik, bisnis dan manajemen, pertanian, serta kelautan.
Oleh karena itu, keterwakilan berbagai program keahlian dalam forum diskusi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan sekolah, sehingga aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat.
Sementara itu, anggota DPD RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ustad H. Zuhri M. Syazali, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menjembatani kepentingan daerah di tingkat pusat sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemerintah pusat sangat penting untuk mengidentifikasi persoalan serta mencari solusi yang tepat. Melalui pertemuan tersebut, ia berharap berbagai aspirasi dari para kepala sekolah dan masyarakat pendidikan dapat dihimpun untuk diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Ia juga menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah guna melihat kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan secara lebih dekat.
Dalam arahannya, Ustad H. Zuhri M. Syazali mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk terus berbenah, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat dedikasi dalam menghadapi tantangan pendidikan pada masa mendatang.
“Hal yang bernilai dalam kehidupan adalah masa depan. Apa yang baik dari masa lalu harus kita pertahankan, sedangkan hal-hal yang belum tercapai perlu kita benahi untuk diwujudkan pada masa mendatang,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa program revitalisasi pendidikan yang menjadi salah satu fokus pemerintah perlu disambut dengan kesiapan daerah, terutama dalam menyiapkan, melengkapi, menyempurnakan, dan menyampaikan informasi serta data yang akurat dan objektif.
Menurutnya, data yang valid merupakan fondasi penting dalam proses pengusulan program, penentuan skala prioritas, dan pengambilan keputusan. Karena itu, pemerintah daerah dan satuan pendidikan perlu melakukan inventarisasi kebutuhan secara komprehensif agar program pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa target Indonesia Emas 2045 harus dipersiapkan sejak sekarang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama peserta didik dan tenaga pendidik.
“Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa peningkatan kualitas anak bangsa. Kompetensi guru harus terus ditingkatkan, sarana dan prasarana pembelajaran harus dilengkapi, serta kesejahteraan guru juga perlu mendapat perhatian,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, memperkuat koordinasi, dan memanfaatkan peluang program pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan.
Melalui pertemuan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga penyelenggaraan pendidikan di Negeri Serumpun Sebalai semakin berkualitas dan mampu mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
